Hukum K3

Penerapan prinsip-prinsip K3 harus memiliki payung hukum yang kuat untuk menjamin prosesnya.

Berikut beberapa hukum dan peraturan terkait K3 di Indonesia:

Undang-undang (UU) no.1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
  • Amanah untuk melakukan pencegahan dan pengendalian suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara, dan getaran
  • Amanah untuk melakukan pencegahan dan pengendalian Penyakit Akibat Kerja (PAK)
Permenakertrans No. PER. 01/MEN/1976
  • Kewajiban pelatihan Hiperkes untuk dokter perusahaan
Keputusan Presiden Indonesia Nomor 22 Tahun 1993
Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER. 05/MEN/1996
  • Definisi SMK3 (Sistem Manajemen K3)
Keputusan Menteri Tenaga Kerja (Kemenaker) Nomor: KEP-51/MEN/1999 Tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika di Tempat Kerja
Peraturan Menteri (Permen) Perburuhan No. 7 Tahun 1964
  • Syarat Kesehatan, Kebersihan Serta Penerangan Dalam Tempat Kerja
Permen No. Per-03/Men/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja
Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1087/MENKES/SK/VIII/2010
  • Standar K3 Rumah Sakit (K3RS)

Referensi

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 2012, Sekretariat Jenderal Pusat Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Jakarta.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...